Belanja Alat Tulis Kantor Kementerian/ Lembaga Tembus Rp44 T
Kaltim, PaFI Indonesia — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan belanja alat tulis kantor (ATK) kementerian/lembaga (K/L) menembus Rp44,4 triliun.
“Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun. Hanya belanja saja,” kata Dasco, dikutip dari detikcom, Rabu (8/1).
Belanja yang tidak efisien itu menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Dasco menegaskan sang Kepala Negara bakal segera melakukan efisiensi anggaran di berbagai stakeholder.
Selain belanja alat tulis kantor, Dasco mengklaim Presiden Prabowo akan memelototi proyek strategis nasional (PSN). Evaluasi ini utamanya untuk proyek yang dinilai tak menguntungkan perekonomian Indonesia.
Prabowo juga tengah mendata usaha perkebunan kelapa sawit. Pria yang juga menjabat ketua harian DPP Gerindra itu menekankan pentingnya memaksimalkan pendapatan negara lewat pengenaan pajak di industri kelapa sawit.
“Misalnya, mengumpulkan lahan-lahan sawit yang selama ini sengaja tidak didata, sengaja kemudian hasilnya banyak tetapi kemudian pajaknya tidak dibayar. Itu kemudian dicoba dikumpulkan, dimaksimalkan hasilnya semata-mata kepentingan rakyat untuk menambah APBN,” tuturnya.
“Dan banyak juga yang tidak happy kalau nanti misalnya Pak Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian lembaga, dalam mengerahkan aparat penegak hukum, KPK maupun kejaksaan dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar,” tegas Dasco.
Kemudian kata Dasco, Prabowo juga sedang mendata kembali terkait usaha perkebunan kelapa sawit.
Hal ini dilakukan untuk dapat memaksimalkan pendapatan negara lewat pengenaan pajak pada industri kelapa sawit.
“Misalnya mengumpulkan lahan-lahan sawit yang selama ini sengaja tidak didata, sengaja kemudian hasilnya banyak tetapi kemudian pajaknya tidak dibayar. Dan itu kemudian dicoba untuk dikumpulkan untuk dimaksimalkan hasilnya untuk semata-mata kepentingan rakyat untuk menambah APBN,” katanya.
Tidak berhenti di situ, Dasco juga mengungkapkan bahwa kini proyek-proyek yang dinilai memiliki potensi besar
dalam penerimaan negara akan melibatkan KPK dan Kejaksaan dalam pengawasannya.
“Dan banyak juga yang tidak happy kalau nanti misalnya pak Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian lembaga dalam mengerahkan aparat penegakan hukum KPK maupun kejaksaan dalam rangka mengawal projek-projek yang bersifat besar,” katanya.
