Menteri PU Sebut Prabowo Minta BPKP Evaluasi Proyek Infrastruktur
Kaltim, Pafi Indonesia — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengevaluasi proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PU.
Beberapa program yang dikaji oleh BPKP seperti pembangunan irigasi dan padat karya infrastruktur.
“Memang ada beberapa kondisi per detik ini adalah mungkin bapak dan ibu sekalian sudah tahu semua program kami sedang dievaluasi oleh BPKP,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (3/12).
“Terkait dengan beberapa program padat karya kami seperti harus tetap menunggu dari hasil review BPKP. Review BPKP ini sebenarnya atas arahan Pak Presiden,” katanya.
Dody mengatakan proyek-proyek yang dievaluasi adalah yang ditetapkan pada 2024 dan akan dikerjakan pada 2025. Evaluasi oleh BPKP katanya sudah berjalan selama hampir dua minggu terakhir.
Ia mengatakan beberapa proyek telah selesai dievaluasi oleh BPKP dan telah diizinkan untuk dieksekusi. Salah satunya proyek irigasi dengan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Ia pun berharap proses review proyek lainnya dapat segera tuntas.
“Kami berharap sih dalam minggu ini sudah selesai semua review-nya,” ujarnya.
Di lain sisi, Dody meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp60,6 triliun untuk 2025. Dari jumlah tersebut, Rp14,87 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Untuk 2025 kami berniat mengajukan tambahan (anggaran) sebesar Rp60,6 triliun. Antara lain untuk IKN, juga untuk Papua karena kan ada pemekaran provinsi di sana,” kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (3/12).
Dalam paparan Dody disebut anggaran Rp14,87 triliun untuk IKN digunakan untuk penyelesaian pembangunan kegiatan yang telah dimulai, bukan kegiatan baru.
Menurutnya, ada arahan dari Prabowo agar program tersebut dilakukan swakelola. Namun, Dody belum dapat menjelaskan detail lanjutannya karena masih harus berdiskusi dengan Bappenas dan BPKP.
“Kemarin kan Pak Presiden (Prabowo) memberikan arahan kepada semua guru di Hari Guru bahwa itu akan swakelola kepada sekolah yang bersangkutan. Cuma bentuk utuhnya kami sedang mengatur waktu dengan Kementerian Pendidikan, Bappenas dan juga BPKP,” tuturnya.
